Kupang, 12 Desember 2025 – Kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang menjerat Rudy Riwong, kontraktor proyek infrastruktur di NTT, memasuki babak akhir. Pria yang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 17 Mei 2023 melalui Surat Ketetapan Tersangka Nomor S.Tap.Tsk/64/V/2023/DITRESKRIMUM ini harus berhadapan dengan fakta hukum yang semakin menjerat terkait Proyek strategis di ruas jalan Bokong Lelogama, Kabupaten Kupang. Mahkamah Agung (MA) memenangkan pelapor Boby Hartono Tantoyo, SH (BHT), kontraktor subbidang angkutan, alat berat, dan pasangan batu. Kini, status tersangka Rudy Riwong diaktifkan kembali, dan penyidikan pidana berjalan tanpa hambatan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor SP.Sidik/43/I/2026/DITRESKRIMUM serta SPDP Nomor SPDP/03/I/2026/DITRESKRIMUM.

Perkara ini berakar pada tahun 2019, saat Rudy Riwong selaku kontraktor utama proyek peningkatan jalan di kawasan Bokong Lelogama merekrut BHT sebagai mitra subkontraktor. BHT dipercaya mengerjakan sejumlah item pekerjaan, meliputi jasa angkutan material, pemasangan batu, serta sewa peralatan berat. Pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi, dinyatakan rampung, dan diterima oleh pengguna jasa.

Namun pembayaran tak kunjung tiba. Sebagai ganti pembayaran, Rudy Riwong menyerahkan cek senilai miliaran rupiah kepada BHT. Ketika dicairkan, cek tersebut ditolak bank dengan keterangan “Dana Tidak Cukup” atau cek kosong. Fakta yang lebih mencengangkan terungkap dari dokumen internal proyek: dana pembayaran dari pemerintah pusat untuk ruas Bokong Lelogama telah dicairkan dan masuk ke rekening Rudy Riwong. Alih-alih membayar kewajiban kepada subkontraktor, dana tersebut justru digunakan untuk menutup kredit macetnya di Bank.

Atas tindakan itu, BHT melaporkan Rudy Riwong ke Polda NTT pada 12 Juni 2022 dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/167/VI/2022/SPKT/POLDA NTT. Penyidikan berjalan, dan pada 17 Mei 2023, penyidik menerbitkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor S.Tap.Tsk/64/V/2023/DITRESKRIMUM yang secara resmi menetapkan Rudy Riwong sebagai tersangka dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan (Pasal 378 dan 372 KUHP).

Namun Rudy Riwong tidak tinggal diam. Ia mengajukan gugatan perdata pembatalan pernyataan hutang ke Pengadilan Negeri Kupang dengan nomor perkara 275/Pdt.G/2023/PN Kpg. Gugatan ini menjadi dasar penghentian sementara proses penyidikan pidana. Penyidik memilih mengambil sikap profesional: menunda kelanjutan perkara hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap di tingkat perdata. Langkah ini ditempuh demi kepastian hukum dan menghindari kriminalisasi terhadap perkara yang berbau keperdataan.

Hampir dua tahun proses perdata berjalan. BHT tak tinggal diam. Ia mengajukan perlawanan hingga tingkat kasasi. Pada 20 Mei 2025, MA mengeluarkan Putusan Nomor 1565 K/Pdt/2025 yang mengabulkan permohonan kasasi BHT. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang sebelumnya menguatkan putusan PN Kupang dibatalkan total. Dalil hukum Rudy Riwong dinyatakan tidak berdasar.

Dengan bekal putusan inkrah tersebut, BHT melayangkan surat permohonan bernomor 03/BHT-POLDA NTT/XII/2025 pada 8 Desember 2025. Surat itu meminta penyidik untuk segera melanjutkan perkara pidana yang sempat ditunda menunggu hasil kasasi. Respons dari kepolisian datang cepat. Pada 21 Januari 2026, Ditreskrimum Polda NTT menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor SP.Sidik/43/I/2026/DITRESKRIMUM dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor SPDP/03/I/2026/DITRESKRIMUM yang langsung dilayangkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi NTT.

Menanggapi perkembangan ini, saat ditemui awak media di Kupang, Advokat Kondang sekaligus Ketua DPC PERADI OELAMASI Herry F.F Battileo, S.H., M.H., menyatakan bahwa langkah penyidik sangat tepat. “Proses penundaan kemarin adalah bentuk kehati-hatian penyidik dalam menyikapi sengketa perdata yang diinisiasi tersangka. Kini setelah MA memutuskan perkara perdata dan memenangkan BHT, tidak ada lagi alasan untuk menunda. Penyidik langsung bergerak, dan itu patut diapresiasi,” ujarnya.

Pria  yang akrab disapa Herry ini, menilai bahwa skema yang dibangun Rudy Riwong adalah jebakan prosedural. “Ini modus klasik: ketika tersangka, ia mengalihkan perkara ke ranah perdata agar proses pidana tertunda. Tapi ketika putusan perdata justru kalah, tamengnya runtuh. Polisi tidak perlu ragu, karena unsur pidana sudah jelas: cek kosong dan pengalihan dana proyek,” tegasnya.

Herry menyoroti praktik licin yang dinilai merusak ekosistem konstruksi daerah dan menilai kasus ini sebagai preseden penting. “Kontraktor utama yang memakan jatah subkontraktor dengan dalih utang piutang, lalu memanfaatkan pengadilan perdata sebagai tameng, harus diberi efek jera. Putusan MA ini adalah palu godam,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan, Rudy Riwong belum memberikan tanggapan resmi. Namun dengan status tersangka yang kembali aktif dan fakta pengalihan dana proyek yang mengarah pada penggelapan, celah hukum untuk kembali berlindung di balik perkara perdata telah tertutup rapat. Dokumen penyidikan yang sah, mulai dari laporan polisi, surat penetapan tersangka, hingga SPDP lanjutan, kini menjadi dasar kuat bagi kepolisian untuk membawa perkara ini ke persidangan.

Redaksi: Sipri Mone 

KABUPATEN KUPANG, KARAKATNEWS.COM – Kepala Uptd Puskesmas Camplong didesa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang,  Julita Violeta Manu, A.md. Kep, melalui penanggung jawab vaksin Maria Dolorosa Bate, S.kep.ns, kepada wartawan mengatakan telah laksanakan kegiatan Vaksin Demam Berdarah Dengue dibeberapa titik dalam Kabupaten Kupang khususnya pada desa Kuimasi tanggal 30 januari 2026.

Masih menurut Maria titik vaksin selain kepada masyarakat umum   juga  kepada prajurit TNI, yaitu di kesatuan Yonif Arhanud IX dengan jumlah sasaran yang divaksin sebanyak  127 prajurit TNI. 

Lebih lanjut dikatakan Maria bahwa Vaksin DBD ini sangat bermanfaat untuk mencegah DBD, vaksin ini juga sangat efektive memberikan kekebalan terhadap keempat sero tipe virus. Baik bagi  yang belum atau pernah terkena DBD sebelumnya. dengan efikasi mencegah kasus DBD hingga 80 persen.

Dalam kegiatan tersebut Maria katakan hadir Letkol TNI Arh Ariestyo Ardyanto, S.i.p., M.h.i dan dr.Rinda Amintara tutupnya.

Redaksi: Sipri Mone

TAMBOLAKA,KARAKATNEWS.COM – Sebanyak 22 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perempuan di Sumba Barat Daya mengikuti Workshop Literasi Digital Lanjutan yang digelar di Balai Latihan Kerja (BLK) Don Bosco Sumba Barat Daya.

Kegiatan yang berlangsung pada 26 sampai dengan 30 Januari 2026 ini merupakan kolaborasi antara BLK Don Bosco dan Common Room Foundation.

Para peserta berasal dari Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah, dan direncanakan akan mendapatkan pendampingan berkelanjutan selama dua tahun ke depan.

Pelatihan difokuskan pada peningkatan keterampilan digital pelaku UMKM, terutama dalam pengelolaan keuangan usaha dan pemasaran berbasis internet.

Materi yang diberikan meliputi pembukuan keuangan sederhana, pemanfaatan layanan keuangan digital seperti dompet elektronik dan QRIS, keamanan transaksi digital, serta strategi promosi produk secara daring.

Pada hari kedua pelaksanaan workshop, Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Dominikus Alphawan Rangga Kaka, melakukan kunjungan singkat dan berdialog dengan para peserta.

Dalam kesempatan itu, para pelaku UMKM menyampaikan sejumlah tantangan yang mereka hadapi, termasuk pengembangan produk unggulan lokal seperti kopi dan kelor, serta kebutuhan akan forum bersama pelaku UMKM.

Menanggapi hal tersebut, Angga Kaka sapaan akrabnya mengatakan bahwa masukan dari pelaku UMKM menjadi perhatian pemerintah daerah.

“Apa yang disampaikan oleh para pelaku UMKM ini sangat penting dan sudah dicatat. Masukan tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama Ibu Bupati setelah beliau kembali dari luar daerah,” ujar Angga Kaka.

Ia berharap kegiatan pelatihan literasi digital dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak pelaku UMKM, sehingga mereka mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan pasar digital.

Sementara itu, Pimpinan BLK Don Bosco Sumba Barat Daya, Br Ephrem Santos, menjelaskan bahwa pendampingan selama dua tahun bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi.

“Pendampingan ini dilakukan agar para pelaku UMKM semakin terampil menggunakan gadget, baik untuk pencatatan laporan keuangan maupun untuk penjualan dan promosi produk,” kata Br Ephrem.***

KARAKAT NEWS - Pacaran yang selama ini dipandang sebagai urusan pribadi kini tidak lagi sepenuhnya berada di ruang privat.

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa relasi asmara dapat berujung pada proses pidana apabila melanggar hak pengasuhan orangtua yang sah.

KUHP baru memperjelas posisi hukum perbuatan membawa pergi seseorang yang masih berada dalam penguasaan orangtua atau wali tanpa izin.

Praktik yang kerap disebut “dibawa kabur” tidak lagi dipandang sekadar persoalan moral atau hubungan personal, melainkan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap kemerdekaan orang.

Pengaturan tersebut tertuang dalam Pasal 452 hingga Pasal 454 KUHP. Intinya, hukum memberikan perlindungan tegas terhadap hak pengasuhan orangtua serta kepentingan terbaik pihak yang berada di bawah tanggung jawab hukum keluarga.

Dalam konteks ini, persetujuan dari pihak yang dibawa pergi tidak otomatis menghapus unsur pidana.

Pasal 452 KUHP mengatur perbuatan menarik seseorang dari kekuasaan atau pengawasan pihak yang berhak. Ancaman pidana maksimal enam tahun penjara dapat dikenakan kepada pelaku.

Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, ancaman pidana dapat meningkat hingga delapan tahun penjara.

Sementara itu, Pasal 454 secara khusus mengatur perbuatan melarikan orang dari penguasaan pihak yang sah.

Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa membawa pergi tanpa kehendak orangtua atau wali tetap dipidana, meskipun terdapat pernyataan kesediaan dari pihak yang dibawa.

Namun demikian, KUHP juga mengatur bahwa sebagian ketentuan dalam Pasal 454 merupakan delik aduan.

Artinya, proses hukum hanya dapat berjalan apabila terdapat pengaduan dari korban, orangtua, wali, atau pihak yang secara hukum berhak.

Ketentuan ini membuka ruang penyelesaian di luar pengadilan sebelum perkara masuk ke ranah pidana.

KUHP baru juga memuat pengaturan terkait perkawinan. Pidana dalam kasus tertentu tidak dapat dijatuhkan sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan perkawinan tersebut batal.

Meski demikian, ketentuan ini harus dibaca secara sistematis dengan Undang-Undang Perkawinan yang membatasi secara ketat usia dan syarat sah perkawinan.

Secara keseluruhan, pengaturan dalam KUHP baru menunjukkan pergeseran pendekatan hukum pidana yang lebih menekankan perlindungan keluarga dan hak pengasuhan.

Relasi pacaran tidak dapat dijadikan alasan pembenar apabila tindakan yang dilakukan menghilangkan hak orangtua dan melanggar ketentuan hukum.

Dengan demikian, masyarakat diimbau untuk memahami bahwa relasi asmara, terutama yang melibatkan pihak yang masih berada dalam tanggung jawab keluarga, memiliki konsekuensi hukum.

Restu orangtua dan kepatuhan terhadap hukum menjadi aspek penting agar hubungan personal tidak berujung pada persoalan pidana.***